BAB II
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG
A. Sekilas Sejarah Pandeglang
Menurut Staatsblad Nederlands Indie No. 81 tahun
1828, Keresidenan Banten dibagi tiga kabupaten: Kabupaten
Utara yaitu Serang, Kabupaten Selatan yaitu Lebak dan
Kabupaten Barat yaitu Caringin.
Kabupaten Serang dibagi lagi menjadi 11 (sebelas)
kewedanaan. Kesebelas kewedanaan tersebut yaitu:
Kewedanaan Serang (Kecamatan Kalodian dan Cibening),
Kewedanaan Banten (Kecamatan Banten, Serang dan
Nejawang), Kewedanaan Ciruas (Kecamatan Cilegon dan
Bojonegara), Kewedanaan Cilegon (Kecamatan Terate,
Cilegon dan Bojonegara), Kewedanaan Tanara (Kecamatan
Tanara dan Pontang), Kewedanaan Baros (Kecamatan Regas,
Ander dan Cicandi), Kewedanaan Kolelet (Kecamatan
Pandeglang dan Cadasari) Kewedanaan Ciomas (Kecamatan
Ciomas Barat an Ciomas Utara) dan Kewedanaan Anyer (tidak
dibagi kecamatan).
Menurut sejarah, pada tahun 1089 Banten terpaksa
harus menyerahkan wilayahnya yaitu Lampung kepada VOC
Batavia). Saat itu Banten dipimpin oleh Sultan Muhamad
menyusun strategi untuk melawan kekuasaan VOC. Sultan
Muhamad menjadikan Pandeglang sebagai wilayah untuk
menyusun kekuatan. Kekuatan kesultanan dipencar kepelosok
Pandeglang seperti di kaki gunung Karang dan di pantai.
Pandeglang dalam percaturan sejarah kesultanan
Banten telah terbukti merupakan daerah yang strategis. Hal ini
bisa terlihat dari berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di
wilayah Pandeglang. Semua itu bukan hanya membekas pada
benda yang berwujud, tapi juga membekas pada kultur
kehidupan masyarakat Pandeglang.
Peninggalan sejarah kesultanan Banten masih nampak
terlihat dari seni budaya yang ada di Pandeglang. Misalnya
saja, Pandeglang merupakan Kota Santri dan Pandeglang
terkenal dengan daerah yang historis, patriotis dan agamis.
Julukan ini tidak serta merta timbul dengan sendirinya, akan
tetapi merupakan bentangan sejarah telah mencatatnya.
Saat ini Pandeglang tetap merupakan wilayah yang
strategis di wilayah Provinsi Banten. Sejarah kembali
mencatat, Pandeglang dengan tokoh-tokoh masyarakatnya
memberi andil besar dalam pembentukan Provinsi Banten.
Sejarah Pandeglang mencatat juga, bahwa saat dipimpin oleh
Bupati H. A. Dimyati Natakkusumah, Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kabupaten
Pandeglang Bebas Biaya Sekolah dan pada tahun 2007
pembangunan sarana pendidikan dibangun dengan
menggunakan rangka baja.
Kembali kepada sejarah terbentuknya Kabupaten
Pandeglang sejak tanggal 1 April 1874, tanah-tanah gubernur
kecuali Bativia dan Keresidenan Priangan telah Banten telah
ditentukan, bahwa:
a. Jabatan Kliwon pada Bupati dan Patih dari Afdeling Anyer,
Serang dan Keresidenan Banten dihapuskan.
b. Bupati mempunyai pembantu, yaitu mantri Kabupaten
dengan gaji 50 gulden.
c. Kepala Distrik mempunyai gelar jabatan wedana dan Onder
Distrik mempunyai jabatan Asisten Wedana.
Berdasarkan Staatsblad 1874 NO. 73 Ordonansi tanggal
1 Maret 1874 mulai berlaku 1 April 1874 menyebutkan
pembagian daerah, diantaranya Kabupaten Pandeglang dibagi 9
distrik atau kewedanaan. Pembagian ini menjadi Kewedanaan
Pandeglang, Baros, Ciomas, Kolelet, Cimanuk, Caringin,
Panimbang, Menes dan Cibaliung.
Menurut data tersebut di atas, Pandeglang sejak tanggal
1 April 1874 telah ada pemerintahan. Lebih jelas lagi dalam
ordonansi 1877 Nomor 224 tentang batas-batas keresidenan
Banten, termasuk batas-batas Kabupten Pandeglang dalam
tahun 1925 dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia
Belanda tanggal 14 Agustus 1925 nomor XI. Maka jelas
Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri tidak di bawah
penguaasaan Keresidenan Banten.
Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat diambil beberapa
alternatif, yaitu pada tahun 1828 Pandeglang sudah merupakan
pusat pemerintahan distrik. Pada tahun 1874 Pandeglang
merupakan kabupaten. Pada tahun 1882 Pandeglang
merupakan kabupaten dan distrik kewedanaan. Dan pada tahun
1925 kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri. Atas dasar
kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka disepakati
bersama bahwa tanggal 1 April 1874 ditetapkan sebagai hari
jadi Kabupaten Pandeglang.
B. Kepemimpinan di Pandeglang
Nama-nama Bupati Caringin/Menes masa jabatan
1827-2907, yaitu R.T. Mandoera Radja Djajanegara (1827-
1840), R.T. Wiradidjaja (1840-1849), R.T.Koesoemanegara
(1849-1849), R.T.Aria Adipati Soerjanegara (1849-1872), R.T.
Dajanegara (1872-1883), R.T. Adipati Koesoemadiningrat
(1883-1896), R.T. Soera Adiningrat (1896-1898) dan R. Soeria
(1898-1908).
Sedangkan nama-nama Bupati Pandeglang masa
jabatan dari tahun 1848 yaitu R.T. Aria Tjoncronegoro (1848-
1849), R.T.Aria Natadiningrat (1849-1870), R.T. Pandji
Gondokoesoemo I (1870-1870), R.T.Soetadindingrat (1870-
1888), R.T.Abdul Gafoer Soerawinangoen (1888-1898),
R.T.Soera Adiningrat (1898-1910), R.T. Mas Kanta
Astrawijaya (1910-1914), R.T. Adipati Hasan Kartadiningrat
(1914-1927), Rd. Aria Adipati Wiriaatmadja (1927-1927), Rd.
Aria Adipati Soerja Djajanegara (1927-1941).
Selanjutnya, nama-nama Bupati Pandeglang pada era
kemerdekaan, yaitu R.T. Mr. Djoemhana Wiraatmadja (1941-
1945), K.H. Tb. Abdoelhalim (1945-1947), Mas Soedibjadjaja
(1947-1948), Mas Djaja Rukmantara (1948-1949), Rd. Hola
Sukmadiningrat (1949-1956) Rd. Moch. Noch Kartanegara
(1956-1957), Rd. Lamri Suriaatmadja (1957-1957), Rd.
Muhdas Suria Haminata (1957-1958), Rd. Harun (1958-1959),
M. Ebby (1959-1961), Rd. Moch. Sjahra Sastrakusuma (1961-
1964), Rd. Akil Achjar Mansjur (1964-1964), Rd. Syamsudin
Natadisastra (1964-1968), Drs. Rd. Machfud (1968-1968), Drs.
Karna Suwanda (1968-1973), Drs. H. Karna Suwanda (1973-
1975), Drs. H. Karna Suwanda (1975-1980), Drs. Suyaman
(1980-1985), Drs. H. Suyaman (1985-1990), H.M Zein, BA
(1990-1995) dan Drs. H. Yitno (1995-2000).
Sedangkan H. A. Dimyati Natakusumah memangku
jabatan Bupati Pandeglang periode 2000-2005 yang
selanjutnya mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui
pemilihan langsung pertama kali dalam sejarah perpolitikan di
Pandeglang, H. A. Dimyati Natakusumah terpilih kembali
menjadi Bupati Pandeglang sampai saat ini. Beliau merupakan
Bupati yang ke 33 secara urutan periode, sedangkan secara
berurutan nama merupakan Bupati Pandeglang yang ke 29. Hal
ini disebabkan ada beberapa orang bupati yang menjabat lebih
dari satu periode kepemimpinan.
